Ide solusi saya mengatasi kesembrawutan pertanian di Indonesia menggunakan kekuatan BUMN dan industrialisasi menyeluruh tanpa lagi ketergantungan terhadap pertanian rakyat kecil yang sering terkena jebakan ketidakadilan, manipulasi harga dan skema penipuan ( 2023 )
Indonesia merupakan sebuah negara beriklim tropis yang memiliki banyak sekali keanekaragaman hayati flora dan fauna dari Sabang sampai Merauke. Di zaman nenek moyang, tanah Indonesia subur semua tak ada yang gersang. Bahkan rawa gambut juga ditumbuhi oleh pepohonan obat obatan yang tahan terhadap tanah asam.
Anugerah kekayaan alam Indonesia memang melimpah ruah.
Tanaman, pepohonan dan sayur sayuran tumbuh subur di bumi Indonesia.
Tetapi sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, mulai zaman orde lama dan orde baru. Indonesia rutin mengimpor beras. Di mulai pada tahun 2000, Indonesia selalu gemar mengimpor beras dan beberapa komoditas pertanian lainnya.
Bahkan saya ingat pada waktu kecil di tahun 1996 kala menonton berita televisi membuat banyak hati orang orang menjadi pahit.
Pemerintah Indonesia, saat pimpinan presiden RI Soeharto berkuasa. Pernah memutuskan atau menerapkan sebuah kebijakan mengimpor beras dari negara Thailand untuk di tukar ( bartel ) dengan 2 unit pesawat terbang.
Kala itu, membuat orang mulai bertanya tanya...? Apa gerangan yang salah dengan Indonesia.
Pada tahun 2022. Data badan pusat statistik melansir bahwa Indonesia masih melakukan impor beras sebanyak 326.450 ton. Walaupun bukan beras konsumsi biasa, tetapi tetap saja itu masih impor.
Tak hanya mengacu pada impor. Permasalahan lainnya yaitu makin tingginya harga komoditas pertanian di Indonesia sehingga mayoritas masyarakat mulai mengalami malnutrisi atau gizi buruk akibat tak sanggup membeli kebutuhan pangan karena harganya yang terus meroket. Entah itu dari komoditas pertanian, perternakan, perkebunan dan perikanan.
Rakyat miskin di Indonesia tak bisa lagi membeli makanan pertanian bergizi.
Tak ayal, malnutrisi ada di mana mana.
Ide solusi saya mengatasi kesembrawutan pertanian di Indonesia menggunakan kekuatan BUMN dan industrialisasi menyeluruh tanpa lagi ketergantungan terhadap pertanian rakyat kecil yang sering terkena jebakan ketidakadilan, manipulasi harga dan skema penipuan ( 2023 )
Permasalahan tentang pertanian di Indonesia tak dapat hanya dipersalahkan kepada menteri pertanian saja.
Tetapi ini mengacu pada seluruh integrasi pada berbagai macam lembaga kepemerintahan.
Mulai dari tingkat pusat, kota hingga desa.
Salah satu penyebab utama masalah pertanian yaitu mengacu pada sistem kepemerintahan yang berada di panggung atas tidak saling bersinergi dari puncak atas hingga ke bawah. Sehingga keputusan, perintah dan birokrasi diambil oleh masing masing pejabat yang berjalan sendiri sendiri. Padahal ini tak boleh terjadi, harus terhimpun central pada satu pusat koordinasi yang berada di bawah kendali pimpinan pusat seorang presiden hingga ke lingkungan pejabat pemerintahan paling bawah harus saling terintegrasi.
Presiden harus mengkoordinasikan semua tata kelola pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan perternakan dalam 1 manajemen bigdatabase tunggal yang kemudian dihandle oleh menteri menteri dan tenaga ahli yang bersangkutan. Dari jajaran atas hingga bawah tanpa harus membuat keputusan sendiri sendiri lagi, tetapi wajib menjadi keputusan bersama atas mandat perintah pemimpin kepresidenan.
Birokrasi dan sistem politik pemerintah yang masih buruk menjadi penyebab biang keladi permasalahan ini. Padahal pertanian merupakan tulang punggung dan dasar kehidupan dari sebuah kekuatan dan kedaulatan bangsa. Jika pertaniannya hancur, maka secara sistematis mirip seperti efek domino, ini merebak kemana mana bahkan hingga merusak ke sektor kesehatan, ekonomi, politik, militer, sosial dan melambatnya pembangunan infrastruktur di dalam negeri.
Harusnya sebuah negara yang kuat untuk memperhatikan fokus lebih dalam ke sektor pertanian. Bukan ribut ribut atau gaduh hanya mengacu kepada masalah politik saja. Jika sistem pertaniannya rusak, maka kegaduhan di politik Indonesia di masa depan diprediksi makin gaduh, cemas, mengkwatirkan dan garang.
Selain masalah birokrasi. Peranan BUMN dan industrialisasi swasta juga penting untuk ikut andil.
Saya rasa, perubahan zaman menuntut revolusi industri 4.0, apalagi saat ini dunia industri hendak menuju ke 5.0 yang lebih canggih menggunakan robotika, machine tractor seukuran tank, teknologi canggih, bigdata digital, drone dan AI.
Mengandalkan pertanian rakyat nampaknya sudah tak relevan terhadap perubahan zaman saat ini.
Kelemahan pertanian rakyat yaitu tak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam skala besar dengan cepat dan petani rakyat kecil rentan terhadap aksi penipuan harga oleh para tengkulak, jebakan manipulasi, ketidakadilan sistem pemerintah dan petani kecil memang sudah tak dapat lagi kompetitif karena memiliki keterbatasan modal dan alat.
Menjadi petani rakyat kecil itu berat. Petani harus membiarkan tubuhnya yang kurus untuk mengangkat karung pupuk berton ton, membajak sawah berhari hari, mencakul bendengan menggunakan cangkul selama berhari hari, dll
Deru keringat dan tangisan air mata bercucuran dari kalangan petani kecil yang memiliki tanah kurang dari 1 hektar. Apalagi setiap hasil panennya selalu dihargai dengan uang rendah yang kadang kadang tak dapat menutup biaya operasional. Kesejahteraan para petani kecil digadaikan dengan hasil keuangan yang buruk, padahal mereka sudah bekerja keras sepanjang hari, bahkan sakit sakitan pun tetap bekerja di sawah.
Mengapa harus perusahaan, mengapa bukan petani rakyat...? Perusahaan industri pertanian dan BUMN secara internal dan eksternal mampu bekerja maksimal secara optimal dengan kecepatan tinggi dan produktivitas skala raksasa. Sedangkan petani rakyat tidak dapat melakukannya, jika pemerintah masih saja mendukung pertanian rakyat untuk menolak revolusi industri perusahaan di bidang pertanian. Maka ongkos pada petani rakyat dapat membuat harga komoditas pangan menjadi terus menerus makin mahal, produktivitasnya sedikit disisi lain juga merugikan petani kecil itu sendiri.
Saya memahami maksud pemerintah ingin mendukung petani rakyat agar dapat bekerja independen masing masing. Tapi kembali lagi seperti pembahasan diatas, itu sudah tak relevan dengan zaman ini. Harganya mahal, ongkosnya mahal, produktivitasnya sedikit dan hasil kualitasnya buruk.
Selama berdekade dekade. Pola ini tak pernah berubah sama sekali.
Masih menggunakan cara kuno era zaman nenek moyang yang sudah gagal penerapannya di zaman modern. .
Oleh sebab itu dibutuhkan solusi reformasi baru mengubah paradigma tersebut.
Ide saya menggunakan kekuatan BUMN dan industrialisasi menyeluruh di sektor pertanian tanpa lagi melibatkan ketergantungan kepada petani kecil.
BUMN dan industri swasta tentu dapat memenuhi permintaan masyarakat terhadap produk komoditas pertanian skala besar di bidang ( red ocean ) dengan mampu kompetitif menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan metode sebelumnya. Harapannya produk pertanian yang dijual dapat dibeli oleh banyak masyarakat dengan harga yang murah meriah dengan tetap tak meninggalkan kualitasnya yang jauh lebih efesien.
Keunggulan BUMN dan industri perusahaan swasta ketika mengelola pertanian salah satunya terletak pada kecepatan. Jika petani kecil membutuhkan waktu berhari hari membajak sawah, maka pihak perusahaan industri hanya butuh waktu kurang dari 1 jam untuk menyelesaikannya. Disisi lain juga dapat merekrut karyawan pekerja lokal muda setempat berusia 20 tahun - 50 tahun sehingga meningkatkan pendapatan warga. Sekaligus menghasilkan produksi pertanian yang banyak.
Tetapi perlu diperhatikan juga agar tak semena mena, menyerahkan kepada industri perusahaan swasta, mengingat pihak perusahaan swasta hanya mengejar keuntungan cuan cuan cuan saja yang jika dan apabila mereka berkuasa dapat memutarbalikkan dan memanipulasi harga dari yang tadinya swasta menjual produk pertanian ke masyarakat dengan harga murah, tiba tiba diubah secara tak adil menjadi lebih mahal. Dapat pula bertindak dengan merubah diri dalam sekejap menjadi para pencuri harga yang bersifat tengkulak terorganisasi dengan rapi.
Oleh sebab itu, BUMN harus turut ikut campur dan wajib menguasai sebagai penyeimbang agar swasta tak semena mena menciptakan ketidakadilan tersebut. Minimal 50% : 50% atau BUMN 80% : perusahaan swasta 20%.
Disisi lain, petani kecil tetap dapat bertani seperti biasa dengan cara berpindah bidang untuk fokus ke sisi bisnis blue ocean yang lebih niche demi meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Contohnya seperti masuk ke sektor baru di bidang pertanian urban farming, produk herbal, pertanian tanaman jenis khusus, pertanian di bidang penerapan simbiosis mutualisme, memilih bertanam pertanian premium seperti beras rice merah atau produk organik yang lebih terspesifikasi yang jauh atau tak dilirik dari jangkauan handle oleh pihak BUMN dan perusahaan swasta.
Ini jadi win win win solusi bukan.
Petani kecil tetap sejahtera dengan berpindah ke jenis tanaman atau pindah ke metode cara bertanam lainnya yang lebih kecil terspesifikasi.
BUMN dan perusahaan swasta industri untuk fokus ke sektor pertanian umum skala raksasa red ocean demi bertujuan menyediakan makanan pangan secara besar besaran dengan harga murah bagi 280.000.000 juta rakyat Indonesia dan sisa surplus dijadikan sebagai tujuan ekspor penambah pemasukan devisa negara dari hasil bisnis agrikultur tersebut.
Jika saya perhatikan selama ini. Pemerintah Indonesia melalui sistem birokrasi kebijakannya masih menolak industrialisasi menggunakan metode pola pikir lama, dimana ketika ada pengusaha entrepreneur hendak membangun bisnis pertanian.
Misalnya :
Entrepreneur hendak membangun perusahaan industri penanaman tanaman padi seluas 5.000 hektar dengan merekrut 1.000 karyawan.
atau
Entrepreneur hendak membangun perusahaan industri penanaman tanaman jagung seluas 5.000 hektar dengan merekrut 1.000 karyawan.
atau
Entrepreneur hendak membangun perusahaan industri penanaman tanaman kentang seluas 10.000 hektar dengan merekrut 2.000 karyawan.
atau
Entrepreneur hendak membangun perusahaan industri penanaman tanaman tembakau seluas 10.000 hektar dengan merekrut 2.000 karyawan.
Eh..., tahu tahunya. Pejabat dilingkungan pemerintah lokal tersebut malah menolaknya dengan alasan yang aneh aneh. Bahkan izin pengusaha entrepreneur tersebut di cabut. Pejabat malah minta jatah fee ( uang premannya ) dulu.
Ini merupakan contoh bagaimana birokrasi dari oknum oknum pejabat pejabat nakal menjadi penghalang, penghambat dan pengganggu yang harus diberantas.
Satu satunya solusi masalah ini yaitu membutuhkan presiden tegas memberantas pejabat kleptokrasi.
Jika jumlah orang orang pejabat kleptokrasi ada jutaan orang.
Maka sulit bahkan mustahil untuk pertanian Indonesia dapat maju.
Sistem politik pemerintahan yang baik bebas dari kleptokrasi dibutuhkan begitu penting. Mengingat aktor utama pembangunan infrastruktur di Indonesia berasal dari pemerintahan itu sendiri. Perusahaan swasta pertanian, perternakan, perikanan, kehutanan, dan BUMN tak dapat maju jika diisi oleh sistem kepemerintahan yang bermental orang orang buruk, sekalipun pengusaha entrepreneur tersebut sehebat atau sekaliber skill Elon musk. Ia tetap bakal gagal menjalankan roda bisnis pertaniannya di Indonesia jika tak didukung oleh pemerintah setempat.
Siapa yang membangun pendukung irigasi, telekomunikasi, jalan raya, logistik pergudangan, jembatan, dll. Kalau bukan pemerintah. Tak ada pihak lain, aktor utama hanya pemerintah lokal setempat. Apa jadinya jika para pejabat melakukan kleptokrasi dan korupsi.
Pertanian yang maju tak dapat berhasil tanpa adanya irigasi, telekomunikasi, jalan raya, logistik pergudangan, jembatan dan infrastruktur penunjang lainnya yang dikelola baik oleh pemerintah.
Lalu apa jadinya juga jika orang orang pengusaha pertanian swasta di dalam negeri juga bermental penipu, hanya mencari keuntungan semata mata dengan memperkaya diri sendiri dari hasil komoditas pertanian.
Itu malah menjadi efek pengganda yang terikat dalam mewujudkan keruntuhan.
Apalagi para pejabat kleptokrasi di atas politik berfoya foya menyalahgunakan uang pajak APBN untuk kepentingan memperkaya memewahkan diri sendiri dengan menerapkan skema gaji, bonus, insentif dan tunjangan besar setiap bulannya dari aktivitas yang tak wajar. Alih alih uang pajak dipergunakan untuk membangun infrastruktur hanya digunakan skala kecil saja.
Jadi, pada kesimpulannya sampai kapanpun, mustahil Indonesia dapat mandiri secara pertanian.
Presiden tegas, cekatan, cerdas, memahami, mengerti dan tahu tentang masalah ini dibutuhkan untuk melakukan perubahan nyata. Jika tidak maka impian kedaulatan Indonesia mencapai kemandirian pangan hanya menjadi isapan jempol dan runtuhnya justru dari dalam diri bukan dari luar geopolitik.
Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.