Ide sederhana saya mengatasi korupsi dan ketidaktepatan sasaran bansos dengan (HBS) half basic income version upgrate I 2023 ( 2023 )
Polemik permasalahan bansos atau bantuan sosial di Indonesia selama bertahun tahun lamanya yaitu tentang menyangkut masalah ketidaktepatan sasaran, masalah bigdata dan ada celah korupsi yang dilakukan oleh pejabat.
Lebih lengkap sudah saya kupas di artikel bawah ini :
Namun kali ini ada sedikit pembaharuan.
Tepatnya saya menyebut sebagai HBS atau half basic income.
Karena setelah dipikir pikir, tak semua rakyat berhak untuk mendapatkan atau menerima bansos.
Karena jenis penerima uang dari pajak dan APBN seharusnya dibedakan menjadi 2 kategori.
Ini luput dari perhatian saya selama beberapa tahun. Bahwa pekerja di Indonesia dan seluruh dunia sesungguhnya dapat dibedakan menjadi 2 garis besar yaitu :
1]. Pekerja government ( meliputi polisi, ASN, PPPK, tentara, karyawan BUMN, menteri, pejabat, presiden ).
2]. Pekerja non-government ( meliputi karyawan swasta, freelancer, investor, trader profesional, buruh pabrik, petani, nelayan, CEO, founder, tukang kayu, sopir truck, pedagang dan lain lainnya ).
Jadi, begini cara kerja memutakhirkan permasalahan ketidaktepatan sasaran bansos dan masalah tentang menyangkut bigdata bansos yaitu dengan menggunakan data yang sudah ada di lingkungan pemerintah saja. sehingga tak perlu petugas statistik mendata satu persatu dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Karena membuat bigdata itu membutuhkan biaya besar, tidak efektif dan ongkosnya begitu boros menguras APBN.
Pembaharuan data bansos cukup dengan menggunakan data pekerja government yang sudah tersedia.
Di Indonesia. Total jumlah para pekerja government dan pejabat diperkirakan kurang lebih berkisar 7.000.000 juta orang. Mereka ( meliputi polisi, ASN, PPPK, tentara, menteri, pejabat dan presiden ) telah mendapatkan gaji perbulan secara rutin dari APBN. Sehingga orang orang ini dari lingkungan pemerintahan ( governement ) sesungguhnya tak perlu mendapatkan saluran distribusi bansos.
Jadi penyaluran bansos hanya menyasar untuk orang orang non-governement. Terutama bagi mereka yang berusia produktif dari umur 20 tahun bahkan bantuan sosial tetap diberikan kepada orang orang lanjut usia dari umur 50 tahun ke atas sampai meninggal dunia.
Di Indonesia. Demografi usia dari 20 tahun sampai usia lanjut mencapai sebanyak 175.000.000 juta orang.
Sisanya adalah anak anak bocil yang masih sekolah dari usia 3 tahun - 20 tahun. Anak anak tak perlu diberikan bansos karena mayoritas dari mereka belum familiar tentang masalah literasi keuangan. Kecuali untuk anak yatim piatu wajib diberikan bansos rutin setiap bulan.
Bansos umum hanya dapat diberi ketika usia mereka sudah menginjak produktif umur 20 tahun.
Ide sederhana saya mengatasi korupsi dan ketidaktepatan sasaran bansos dengan (HBS) half basic income version upgrate I 2023 ( 2023 )
Konsep bansos HBS ( half basic income ) yaitu dengan menyalurkan uang 100% berbasis mobile langsung di transfer ke rekening masing masing orang per individu sebanyak kurang lebih 175.000.000 juta orang perbulan. ( setiap bulannya )
Tidak perlu menggunakan bantuan lain yang berbentuk sembako ( beras, sarden, telur, minyak goreng, kopi, gula, garam, teh, daging ayam, dll ) karena itu sungguh rawan korupsi yang dilakukan oleh pejabat kleptokrasi untuk bertujuan mereka bagi bagi uang proyek bansos ke sesama pejabat kleptokrasi dan pejabat BUMN lainnya demi mengambil atau mencuri keuntungan uang beberapa persen dari distribusi bansos yang seharusnya disalurkan ke rakyat malah beberapa persentase masuk ke kantong dompet pejabat.
Jadi, penyaluran bansos harus melalui 100% internet banking mobile melalui Bank milik pemerintah seperti Bank mandiri, bank BRI, bank BNI, bank BSI dan bank BTN.
Sehingga korupsi bansos oleh pejabat pencuri uang rakyat ( kleptokrasi ) dapat diminimalkan menggunakan teknologi internet banking yang terhubung ke jaringan database presiden untuk memastikan uang bansos tertransfer secara mulus ke masing masing individu rakyat.
Lalu darimana sumber uang untuk membayar bansos kepada sebanyak 175.000.000 juta orang di Indonesia setiap bulannya
Itu semua berasal dari APBN dengan menganggarkan setiap tahun uang 50% dari anggaran penerimaan negara tersebut untuk keperluaan bansos atau bantuan sosial yang kemudian nanti di transfer ke rekening masing masing individu di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tak peduli apakah mereka berasal dari kalangan miskin, menengah dan kaya.
Selama mereka bukan berasal dari pekerja governement yang sudah mendapatkan gaji rutin tiap bulannya.
Karena dari hasil temuan saya.
Orang miskin tak selamanya miskin, kadang kala mereka dapat berubah menjadi kaya raya dalam sekejap. Ada juga orang yang dulunya kaya raya hidup bermewah mewahan dari perusahaan swasta, kadang kala mereka bisa bangkrut lalu jatuh jadi orang miskin gembel yang melarat di tepi jalan. Jadi apakah nasib orang dapat kaya atau miskin tidak ada yang tahu. Karena perubahannya dinamis dan cepat secara realtime.
Daripada berputar putar tentang ketidaktepatasan sasaran. Aku pikir sebaiknya semua orang pekerja non-government, orang miskin, orang melarat, orang kaya, dll. Disalurkan bansos oleh pemerintah setiap bulannya, per individu untuk mereka memenuhi kebutuhan pokok basic incomenya.
Paling tidak, bansos dapat menjadi bantalan keuangan bagi orang orang miskin.
Bagaimana jika ada orang kaya yang tak ingin menerima bansos....?
Pemerintah dapat menyediakan sebuah webiste cek bansos untuk menolak agar uang bansos tak ditransfer lagi ke rekening bank miliknya.
Saya harap anda para pembaca blog sederhana ini menjadi salah satu pahlawan atau penolak bansos tersebut untuk uangnya diserahkan kepada orang lain.
Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.