Kenapa Indonesia sulit menerapkan kebijakan ekonomi Half Basic Income dan kemiskinan di NKRI mustahil menjadi 0%. Lalu sebenarnya apa yang salah dari struktur kepemerintahan ( 2024 )
Beberapa hari yang lalu.
Saya sudah menulis artikel yang berjudul :
Pertanyaan berikutnya adalah apakah Indonesia dapat menerapkannya suatu saat nanti.
Terus terang saja saya menjawab 'TIDAK BISA'.
Perbedaannya terletak pada status.
Israel adalah negara maju. Sedangkan Indonesia adalah negara berkembang.
Jadi kebijakan half basic income hampir sulit dilakukan atau diterapkan di Indonesia.
Jikapun dilakukan atau dipaksakan di Indonesia maka tidak dapat menyeluruh dan pengaplikasiannya bakal sering mengalami masalah dan hasilnya minim. Jadi ambisi presiden Jokowi dan wakil presiden Maruf amin untuk mengentaskan kemiskinan menjadi 0% adalah tidak mungkin.
Sesungguhnya menurut pemahaman aku, hampir tidak mungkin atau bahasa Inggrisnya disebut 'impossible'.
Tapi memang benar, Half basic income dapat diterapkan dikit sih ya.
Tapi seperti pembahasan diatas, hasilnya minim. Kebanyakan nanti berkutat masalah pendataan.
Namun jika mengandalkan bigdata yang sesungguhnya bersifat realtime perdetik. Itu mustahil terdata akurat. Alih alih menyelesaikan permasalahan, justru dapat menyebabkan pemborosan. Dan masalah ketidaktepatsasaran menjadi isu panas yang tidak dapat dipecahkan problematikannya.
Artikel dapat anda baca di halaman berikut ini :
Inti dari revolusi finansial HBI di Indonesia yaitu pemerintah menjadi fasilitator dengan membagikan uang atau gaji bansos kepada tiap tiap masing orang berdasarkan tipe golongan umur, berdasarkan jumlah harta kekayaan apakah miskin atau kaya dan mengintip informasi privasi data keuangan terbuka bekerjasama dengan Bank lokal dan Bank Sentral tanpa ada yang ditutup tutupi ke pemerintah selaku operator, regulator dan eksekutor.
Sehingga pemerintah dapat mengetahui dan mendeteksi mana orang kaya yang dikenai pajak progressif dan mana yang kurang beruntung dari batas ambang tabungan dibawah minimal. Untuk di transfer atau di kenakan bantuan sosial ( bansos ) yang bersumber dari APBN ( sekitar 50% dari anggaran APBN untuk perlindungan sosial ).
HBI membutuhkan pemerintahan government dengan integrasi perbankan yang harus berjalan mulus dan lancar. Dan diwajibkan pakai sistem blockchain agar lebih efektif, efesien dan hemat biaya.
Karena per tahun APBN Indonesia adalah mencapai sekitar Rp 3.325 triliun. Secara perhitungan matematika distribusi sulit diaplikasikan. Apalagi Indonesia sering mengimpor produk dari luar negeri dan utang mencapai Rp 8.253 triliun.
Salah satu cara agar Indonesia dapat bertahan.
Yaitu mau tidak mau, suka tidak suka. Anda atau teman teman harus bergabung dengan negara tetangga seperti Papua Nugini, Malaysia, Timor Leste dan Brunei Darussalam agar menjadi 1 negara kesatuan NKRI. Tanpa hal ini, maka mengalami banyak kesulitan.
Namun ini pun belum sepenuhnya memecahkan permasalahan lho ya.
Arahnya sih saya lihat mengacu ke sana. Antara dua hal. Yaitu 1. Masalah pencatatan data sering tidak tepat sasaran sehingga justru mengakibatkan boros biaya. 2]. Minimnya keuangan.
Nah, dari sektor pemerintah juga harus banyak berbedah diri. Seperti :
1]. Tingkatkan produktivitas pertanian lokal dengan mengurangi ketergantungan hasil tani dari negara lain.
2]. Tingkatkan UKM dan industri yang mengacu ke arah ekspor dengan nilai tambah tinggi.
3]. Rampingkan birokrasi pemerintahan seefesien mungkin
4]. Permudah layanan perizinan dengan lebih cepat dan akurat.
5]. Tingkatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendungan, telekomunikasi, selokan, dll.
6]. Kurangi jumlah partai politik dari 24 unit menjadi hanya 2 partai saja, agar APBN lebih hemat biaya.
7]. Tingkatkan sektor mutu kualitas pendidikan dari SD, SMP, SMK dan SMA.
8]. Mutakhirkan sistem perpajakan dan keuangan perbankan ke sistem blockchain.
9]. Perbaiki manajemen BUMN agar lebih baik lagi.
10]. Dan masih banyak lagi.
Disini peneliti dan para pakar ahli dapat membantu dengan daftar poin poin yang lebih terperinci untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan agar berhati hati membuat kebijakan baru, pastikan agar terukur dan jangan sampai salah langkah. Mengingat 80% kemiskinan di Indonesia di sebabkan oleh kesalahan pemerintah secara terstruktur dan masif.
Oh ya, bagi teman teman yang tinggal di Indonesia.
Anda cukup beruntung. Walaupun Indonesia bukan negara Super Power seperti Amrik yang pengen menguasai dunia.
Tetapi kemiskinan di Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi sudah tergolong berkurang dari 11% menjadi 9%. Dan tentu saja haruslah bersyukur dan bangga bahwa negara NKRI tergolong kelas middle income. Jadi patut diapresiasikan.
Bandingkan dengan negara India. Jumlah kemiskinan umum mencapai 60%. Dan kemiskinan ekstrim ( gelandangan ) di India mencapai 21%.
Di belahan negara lain, kondisinya dilapangan terbukti lebih buruk. Mereka terperangkap dalam jurang kemiskinan, kekeringan, ketandusan, konflik antar etnis dan kelaparan akut sehingga membuat hidup manusia itu menjadi benar benar singkat mengurangi usia harapan kehidupan.
Akhirnya saya pengen mengucapkan kalimat pemungkas terakhir :
Ingatlah, uang bukan segalanya, tapi sayangnya kita butuh uang untuk segalanya.
Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU.