Presiden tanpa wakil, menteri tanpa wakil dan walikota tanpa wakil. Mengapa wakil gemoy merupakan jabatan tidak berguna dan memboroskan anggaran APBN ( 2024 )

Wakil dalam sistem tata bernegara pemerintahan ditugaskan sebagai pendamping atau menggantikan peranan dari pejabat utama jika pihak bersangkutan sedang mengalami sakit, kesibukan, kecelakan atau halangan lainnya.  

Wakil juga bertugas mengawasi operasi pemerintahan dan menyelesaikan tugas yang diberikan dalam membantu menjalankan roda operasional urusan perintah kebijakan politik atau dapat menyampaikan pesan dari pejabat utama. 

Namun seiring berjalannya waktu selama 79 tahun berdirinya negara Indonesia. 

Peranan dari tugas wakil patut untuk dipertanyaakan. 

Apakah wakil penting. 

Sekali kali tidak. 

Padahal gaji, bonus duit, insentif kerja dan tunjangan para wakil tersebut telah banyak menyedot anggaran APBN uang pajak rakyat yang disedot juga tidak sedikit untuk membayar aneka macam biaya keperluaan mereka saat menjabat perwakilan setiap bulannya. 

Selama 79 tahun. Peranan wakil dibutuhkan untuk foto bersama agar pejabat utama tidak merasa kesepian di dalam bingkai. Lagipula tugas wakil itu jarang dipakai. Jikapun di pakai diperuntukkan untuk ikut ikutan mengisi kursi kosong di ruang gedung rapat agar diskusi membahas kebijakan terlihat ruangannya dipenuhi sesak oleh banyak kehadiran pejabat pejabat lainnya sehingga rapat terkesan menjadi formal dan terlihat keren. 

Karena kalau kursi banyak kosong, pejabat yang hadir sedikit. Maka itu terasa hambar banget dong & terlihat kurang formal. Oleh sebab itu, mengapa selama 79 tahun dibutuhkan wakil agar memeriahkan suasana ruangan rapat yang hari harinya sibuk membahas tentang kenaikan gaji, kenaikan uang pensiun bulanan & kenaikan tunjangan pejabat dan membahas bagaimana cara menekan rakyatnya sendiri dengan menambahkan tarif persentase uang pajak demi meningkatkan gaji pejabat pejabat kleptokrasi. 

Jadi inti intisarinya, sebenarnya disisi lain, kumpulan wakil wakil itu penting untuk mengisi latar belakang ruangan rapat supaya terlihat ramai, megah, keren, formal dan meyakinkan rakyat bahwa pejabat sedang serius membahas kebijakan. 

Wakil tentu juga dapat membantu pejabat utama agar tidak tertidur di ruang rapat saat pembahasan mengenai kenaikan gaji & tunjangan uang pensiun berlangsung. 

Sekilas, memang jika andaikata presiden tanpa wakil, menteri tanpa wakil dan walikota tanpa wakil. Maka semua tugas pemerintahan ditanggung sendiri, mengakibatkan beban kerja meningkat drastis, keputusan bisa terhambat dan tugas harian menjadi melelahkan. 

Sekali kali tidak. 

Itu cuma anggapan keliru saja. Toh padahal tanpa wakil sekalipun. Presiden, menteri dan walikota dapat tetap menjalankan tugas kepemerintahannya dengan baik dan lancar. Sesungguhnya, presiden juga bekerjasama dan terintegrasi dengan menteri dan walikota. Jadi tidak benar, jika presiden hanya bekerja seorang diri. Karena kementeriaan dan staff pejabat pemerintahan yang lain dapat turut membantu menghandlenya. 

Koordinasi dan pembaharuan struktur birokrasi dibutuhkan di era zaman modern agar menjadi lebih ramping ( tidak gemuk ), efektif dan efesien tanpa mengorbankan tanggung jawab. 

Peranan wakil sudah tidak lagi relevan di abad ini. Lebih baik dihapus saja. Termasuk menghapus stuktur jabatan pemerintahan lainnya yang menguras anggaran APBN seperti bupati, camat, kades dan gubernur. Karena ini pekerjaan jabatan yang tidak berguna dan tidak memiliki nilai utilitas apapun bagi masyarakat. 

Harapannya saya adalah bahwa pada tahun 2030 atau 2035 atau 2040. 

Indonesia membutuhkan perombakan atau perubahan total dalam strukturnya dengan tidak lagi perlu wakil dipemerintahan, tidak perlu bupati, camat, kades, lurah, ketua RT/RW, seluruh anggota jabatan DPRD tidak diperlukan lagi, tidak perlu memiliki banyak partai politik, tidak perlu DPR, DPD dan tidak juga perlu gubernur.

Presiden, menteri dan walikota.

Itu sudah cukup. 

Ngga usah pakai rangkap jabatan yang gemuk dan aneh aneh. 

Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. GBU. 

Related Post