Di masa pemerintahan presiden Jokowi.
Indonesia mengambil kebijakan botol untuk permintaan utang kredit sebagai pendanaan pembangunan infrastruktur kereta cepat WHOOSH sebesar Rp 8,4 triliun.
Utang ini diberikan oleh Bank Development CDB milik partai komunis China.
Dengan ketentuan berlaku yaitu bunga 3,2% untuk pinjaman dalam bentuk renminbi ( yuan ) dan dolar dan harus dibayar oleh pemerintah Indonesia dengan tenor selama 45 tahun ke depan.
Dilanjutkan oleh pemerintahan presiden Prabowo Subianto atas kunjungannya di akhir tahun 2024 bertemu presiden Xi Jin Ping di China.
Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Prabowo Subianto memutuskan lagi untuk melanjutkan permintaan tambahan utang kredit kepada partai komunis untuk mendanai kebijakan lontong program makan bergizi gratis untuk anak anak sekolah dan ibu hamil.
Termasuk kerjasama strategis bisnis di industri antara China + RI dalam upaya pelaksanaan MBG supaya berjalan lancar dengan memanfaatkan kehadiran China di Indonesia.
Namun, saat artikel ini ditulis.
Jumlah besaran utang pendanaan dari China ke Indonesia tersebut masih belum ditetapkan. Berapa suku bunganya, berapa besaran kreditnya dan kapan jatuh temponya.
Utang negara Indonesia yang sudah semakin mengunung dan bertumpuk, kayaknya pada tahun depan bakal makin tambah banyak aja donk.
Agar lebih menarik, utang bergunung dimeriahkan dengan ditambah topping utang baru lagi asal partai komunis China biar makin semakin menggunung. Dan tentu saja, rakyat kecil atau masyarakat kecil di NKRI jadi korban.
Mengingat cara yang ditempuh oleh kebijakan pemerintah Indonesia selama ini hanya mengandalkan teknik strategi klasik untuk membayar utang. Yaitu sang Mahadewi kementerian keuangan meningkatkan tarif pajak setinggi tingginya kepada rakyat orang orang Indonesia untuk kemudian dipake oleh pemerintah guna bayar cicilan utang ke PKC.
"Terima kasih, pajak anda segera disetorkan ke PKC untuk bayar tagihan bunga hingga tahun 2045".
Terima kasih pajak anda telah memperkaya partai komunis CHINA.
Jangan lupa bahagia ya.
***
Pada kunjungan di China.
Presiden Prabowo juga menandatangi secara resmi mengakui hak dan kedaulatan China di garis putus putus yang selama ini menjadi konflik.
Melalui Prabowo Subianto. Indonesia setuju mengakui teritorial wilayah laut China.
Artinya ini menjadi tanda pembukaan bahwa konflik di LCS atau laut China Selatan. Tidak akan berbenturan dengan kepentingan pihak antara China dan Indonesia. Akibat menjalin hubungan diplomatik dengan pengakuan garis batas wilayah tersebut.
Berjanji tidak akan terjadi ketegangan lagi di laut sengketa. Maka perdamaian tercapai penuh.
Padahal di era Jokowi menolak batas peta tersebut karena memasuki zona laut ZEE natuna.
Tetapi di era Prabowo malah mengakui dengan nota kesepahaman, pulau Natuna tetap menjadi milik Indonesia dan pihak China setuju, tapi zona dekat kelautan ZEE Natuna yang kaya terhadap SDA laut menjadi hak resmi milik kepemilikan China.
Nampaknya Prabowo memilih jalur aman menghadapi Tiongkok. Memilih tidak mau menjadikan China sebagai musuh.
Aristyp mengatakan :
Ini justru merugikan kita. kita punya klaim sah berdasarkan hukum internasional. Kok kita mau joint development dengan Tiongkok yang klaimnya tidak sah berdasarkan hukum Internasional. Ini justru merugikan kita. “Karena kita punya hak berdaulat sepernuhnya terhadap SDA yang ada di Laut Natuna Utara. Baik di kolom laut atau minyak dan buminya. Jika kita buat join agreement, artinya kita berbagi dengan Tiongkok padahal mereka tidak punya hak sama sekali,” kata dia. Sahutnya.
Presiden Xi Jin Ping pun tersenyum bahagia. Sambil santai makan dan melahap lezatnya kenikmatan udang dan ikan seafood hasil tangkapan di laut ZEE Natuna sudah jadi milik sepenuhnya China.